Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Diberhentikan

Author: | Posted in Berita No comments

Proyek Reklamasi Pantai Jakarta – Ini lah babak baru atas rezeki pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta benar- betul mencabut mencabut izin rukun 13 pulau reklamasi dalam Teluk Jakarta itu. Pencabutan izin ini sekaligus menendang seluruh proyek reklamasi pesisir di Jakarta. Adapun 3 pulau lainnya yang telah selesai dibangun, izinnya tidak akan dicabut dan pengelolaannya untuk kepentingan publik.

Proyek Reklamasi Pantai Jakarta

Tetua DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pencabutan izin pijakan ini bersifat permanen & sudah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan Badan Mobilisasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP-Pantura).

“Dengan itu, saya umumkan jika pelaksanaan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi merupakan bagian dari silsilah, dan bukan masa kepil Jakarta, ” ujarnya, kemarin. Menurut Anies, keputusan tersebut diambil setelah mendapat testimoni BKP-Pantura.

Tanpa merinci, Anies bilang, pihaknya juga medapati ada pelanggaran dari pengembang pulau reklamasi. Dengan pencabutan izin prinsip dan kegiatan, seluruh proyek akan dihentikan. Untuk pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan sebagaimana rumah susun, jalan peninjauan, dan sarana prasarana unik, akan diberikan kompensasi berbentuk konversi dengan Surat Pengabsahan Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi beda.

Setelah resmi menghentikan pesanan pulau reklamasi, Anies pula akan menyempurnakan Peraturan Sultan Nomor 58 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi serta Tata Kerja Badan Rekonsiliasi dan Pengelolaan Reklamasi Pesisir Utara Jakarta. “Melalui Pergub ini, kami akan siapkan rencana tata ruang & wilayah. Sesudah itu kita hendak siapkan draf Perda segar untuk diajukan di DPRD, ” ucapnya. Penulis Industri PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno menyetujui, pihaknya lebih ringan secara pencabutan izin prinsip.

Jakpro bukan perlu lagi mengatasi penyandang dana dalam pembangunan daratan itu. “Kami tidak ribut menelaah modal lagi. Sedang tidak jarang pekerjaan lain untuk dikerjakan, ” katanya menurut OTOMATIS. Perusahaan milik penguasa negara DKI itu akan menurut beserta segala keputusan Tetua DKI Jakarta. Ke menempel, Jakpro akan mengikuti dekrit Sultan DKI itu. Segendang sepenarian, Corporate Communication Manager Tekun Impian Ancol Rika Permanen mengatakan, Ancol pula bakal mematuhi keputusan Pemprov DKI Jakarta itu. “Sebagai BUMD,

kami ikut aja hukum, ” ujar Rika. Juru tulis Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga berpendapat, keputusan Anies mengirai pengabsahan prinsip pembangunan ke-13 darat reklamasi tidak jelas. Menurutnya, DKI Jakarta memerlukan daratan reklamasi karena padang situ sempit. DKI tidak sewajarnya menghentikan pengerjaannya sebab kurnia politis, tapi kudu memforsir lahan itu untuk rencana masyarakat DKI.

“Saya tidak tahu motivasinya segala sesuatu. Yang berwenang di sini adalah permerintahan sebuah negara pusat, ” tandas dia. Ini menunjuk Perpres No 54/ 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Jakarta, Kab. bogor, Depok, Kota tangerang, Bekasi, Tertinggi, Cianjur, serta Peraturan Ketua No 122/ 2012 mengenai Reklamasi pada Wilayah Susur dan Pulau-pulau Kecil. Malahan, kata Padapotan reklamasi pula sudah menyerap perda yang diparipurnakan. “Seharusnya tinggal dilakoni. Pemda bisa retribusi daripada situ, ” ucapnya.