Defisit Transaksi Berjalan Belum Melunak

Author: | Posted in Berita No comments

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) masih bakal menjadi bandul pemberat ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) bahkan memprediksi, CAD sampai akhir tahun ini bakal melebar sampai 2,6% dari PDB. Angka itu lebih tinggi dibandingkan CAD kuartal IV2017 yang 2,21% dari PDB. Prediksi itu didasarkan pada perkiraan kuatnya invetasi swasta di Indonesia dan masih tingginya impor barang modal untuk mendukung proyek infrastruktur.

Defisit Transaksi

Di saat bersamaan, pertumbuhan ekspor diperkirakan tetap dua digit, walau ada kemungkinan melambat dalam jangka pendek akibat kenaikan harga minyak dan harga komoditas yang cenderung datar. Arus masuk dari investasi langsung asing dan modal portofolio juga diperkirakan menurun.

Meski demikian, ADB melihat, hal itu tidak demikian menandakan fundamental ekonomi Indonesia buruk. Sebab, faktor pendorong CAD yang melebar ini masih terkendali.

“Kami tidak lihat alasan apapun untuk panik. Semua masih on the track. Kami senang mendengar upaya dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk memperkecil CAD dan kami support usaha itu,” kata Kepala Perwakilan ADB di Indonesia Winfried Wicklein di Kantor ADB Jakarta, Rabu (26/9).

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan, CAD sampai akhir tahun ini akan mencapai 2,5% dari PDB. Sementara pada kuartal II tahun 2018, neraca berjalan telah defisit sebesar 3% terhadap PDB atau US$ 8 miliar. Turunnya CAD di akhir tahun ini, menurut BI, utamanya disebabkan karena kebijakan mandatori bahan bakar solar dengan biodiesel B20. Dengan penggunaan B20, pemerintah dapat mengurangi impor minyak mentah (crude oil) hingga US$ 2,2 miliar. “Juga penggunaan TKDN dan kenaikan di sektor pariwisata, sehingga tahun ini CAD bisa mengarah ke 2,5% dari PDB,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo.

Sementara itu mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli memprediksi, CAD Indonesia akan berkurang. Menurutnya CAD Indonesia hingga akhir tahun ini bisa berkurang US$ 1 miliar dari prediksi BI yang sebesar US$ 25 miliar hingga akhir tahun ini atau sekitar 2,5% terhadap PDB. hal itu lantaran pemerintah hanya menerapkan kebijakan untuk mengerem laju impor yang berdampak kecil. “Dengan langkah printil yang dilakukan paling hanya kurang US$ 1 miliar,” ujarnya.